TASIKMALAYA, KABARDEWAN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya asal Partai Golkar, Yod Mintaraga menilai sarana prasarana serta infrastruktur di wilayah Tasikmalaya Utara sudah sangat siap untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB).
“Namun persyaratan utama adalah adanya kemauan politik dari pemerintah desa untuk mengajukan aspirasinya ke DPRD Kabupaten. Itu dulu yang diselesaikan, Pemerintah Desa harus secara tertulis mengajukan aspirasinya. Baru setelah itu akan dibahas di DPRD Kabupaten/Kota induk,” ujar Yod Mintaraga kepada Kabar Dewan, Rabu 2 November 2022.
Lebih jauh Yod menyebutkan, dirinya mendukung apapun langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Saya sebagai wakil rakyat dari Tasikmalaya tentu akan sangat mendukung upaya-upaya yang akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hal itu, menurut Yod, sejalan dengan apa yang diperjuangkannya di DPRD Jawa Barat. “Sebagai wakil rakyat dari dapil Tasikmalaya, di sini pun di DPRD Jabar, saya dan teman-teman lainnya berupaya keras turut membantu pembangunan Kota/ Kabupaten Tasikmalaya melalui APBD Provinsi Jabar,” ujarnya.
Sudah lebih dari 80 persen
Sementara itu aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Tasikmalaya Utara terus berlanjut meski sempat tersalip usulan dari wilayah tetangganya yakni Kabupaten Tasikmalaya Selatan.
“Aspirasi masyarakat untuk membentuk DOB Tasikmalaya Utara masih terus berlanjut. Terakhir dari 79 desa yang ada di wilayah rencana DOB Tasikmalaya Utara lebih dari 80 persennya sudah menyataan dukungan secara tertulis untuk membentuk DOB Tasikmalaya Utara,” ujar Ketua Presidium Tasikmalaya Utara, Ato Rinanto kepada KabarDewan.
Menurut Ato, tetap bersemangatnya masyarakat Tasikmalaya Utara untuk membentuk Kabupaten baru didasari keinginan untuk memberikan manfaat untuk banyak orang. “Bahkan kalau mau dirunut lebih ke atas, pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Utara justru membantu pembangunan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan,” ujar Ato.
Seperti diketahui, perbedaan jumlah daerah administrasi ternyata berpengaruh terhadap besarnya dana transfer yang digelontorkan pemerintah pusat kepada provinsi. Kesenjangan ini mengemuka ketika Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengangkat masalah tersebut awal 2020 lalu.
Saat itu, Ridwan Kamil membandingkan Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya lebih besar daripada Jawa Timur namun dalam perolehan besaran dana transfer daerah. Bahkan menurut Ridwan Kamil, selama lima tahun terakhir hingga 2020, selisih dana transfer yang diperoleh Jawa Timur lebih besar Rp 50 triliun dibanding yang diterima Jawa Barat.
Hal itu ternyata disebabkan perbedaan jumlah daerah administrasi antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Sebagai contoh, Jawa Tengah penduduknya 34 juta orang namun memiliki desa sebanyak 7 ribuan mendapatkan dana desa masing-masing Rp 1 miliar sehingga total Rp 7 triliun.
Sedangkan Jawa Barat dengan penduduk yang lebih besar yakni sekitar 50 juta orang namun jumlah desanya hanya 5 ribu, dana desa yang diperoleh hanya Rp 5 triliun. Dalam satu tahun saja ada selisih Rp 2 triliun.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pihak pemerintah provinsi Jawa Barat mendorong dilakukan pemekaran wilayah sehingga mendekati jumlah daerah yang ada di Jawa Timur.
“Nah aspirasi warga di daerah kami yang ingin membentuk Kabupaten Tasikmalaya Utara itu merupakan salah satu wujud ke arah itu,” ujar Ato.
Dengan demikian, menurut Ato, semangat pembentukan DOB Tasikmalaya Utara sama sekali tidak terkait dengan persoalan ketidaksukaan atau ketidakpuasan terhadap Kabupaten Induk. “Saya yakin semua DOB saat ini tidak ada istilah tidak puas namun lebih ke keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.**