Ketua DPRD Tedy Rusmawan Desak Flyover KM 149 Tol Padaleunyi Diselesaikan

km 149 padaleunyi
Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan melakukan peninjauan lapangan ke proyek flyover KM 149 Tol Padaleunyi yang lama terbengkalai. Tedy mendesak Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat menyelesaikan proyek flyover KM 149 tersebut karena semakin tingginya kemacetan di Bandung Timur.*

BANDUNG, KABARDEWAN-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., melakukan peninjauan ke proyek mangkrak flyover KM 149 Tol Padaleunyi, di kawasan Gedebage, Rabu 18 Mei 2022. Kunjungan Tedy didampingi oleh Camat Gedebage, perwakilan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, serta perwakilan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Tedy mengatakan, jalan layang akses KM 149 Tol Padaleunyi tersebut mendesak untuk segera diselesaikan. Keberadaan jalan layang tersebut akan sangat bermanfaat bagi warga Kota Bandung di wilayah timur dan Kabupaten Bandung karena bakal mengurangi kemacetan.

“Hari ini kita melakukan pemantauan ke flyover KM 149 Tol Padaleunyi. Kita mendorong pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan flyover ini,” ujar Tedy.

Konstruksi flyover ini dimulai sejak 2015 dan selesai pada 2016. Flyover ini dirancang menghubungkan Tol Padaleunyi menuju tol dalam kota atau Bandung Intra Urban Toll Road hingga Gerbang Tol Pasteur.

Anggaran yang terbatas menghambat pembangunan meski akses yang sudah terbangun sempat mendukung akses kontingen menuju venue dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional. Selepas PON, pembangunan terhenti dan menyisakan jalur layang terputus, tepat di atas perumahan Summarecon Gedebage. Untuk mencapai Jalan Soekarno-Hatta, masih dibutuhkan konstruksi layang lebih dari 1,5 kilometer.

Selain ditunggu warga Gedebage, akses tol ini diyakini bakal mengurangi ketergantungan warga yang menuju timur Bandung dari Gerbang Tol Buahbatu.

Saat ini, kata Tedy, tingkat kemacetan di kawasan Jalan Gedebage Selatan dan Jalan Cimincrang sudah meningkat dari waktu ke waktu.

Apalagi ada pembangunan jalur rel ganda (double track) dari Kiaracondong sampai Cicalengka yang melintasi Jalan Gedebage Selatan. Jika jalur kereta selesai nanti, diprediksi kemacetan akan bertambah seiring frekuensi buka-tutup palang pintu perlintasan rel di kawasan itu.

Baca Juga:  Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Libatkan Warga

“Terlebih lagi nanti kalau GBLA dimanfaatkan, tentu flyover ini jadi salah satu solusi untuk mobilitas warga mengurangi kemacetan. Jadi, dengan kondisi hari ini sudah sangat mendesak,” kata Tedy.

Menurut informasi yang ia dapatkan, masih ada kendala terkait pembebasan lahan. Mudah-mudahan dengan kondisi hari ini sudah kembali normal, pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah kembali meningkat.

“Besar harapan 2023 pembangunan proyek ini dimulai lagi. Bahkan kami mendapatkan informasi, anggaran konstruksi sudah siap dari pemerintah pusat, tinggal pembebasan lahannya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Tedy menambahkan, pemerintah pusat akan segera melakukan pencanangan dimulainya konstruksi Tol Gedebage-Tasik-Cilacap (Getaci). Namun, titik awal pembangunan dilakukan di Tol Padaleunyi KM 149.

“Kita justru berharap, awalnya calon Tol Getaci mulainya itu dari perempatan Jalan Gedebage-Jalan Soekarno-Hatta. Ternyata kabar tersiar dimulainya konstruksi Tol Getaci dari titik KM 149 Tol Padaleunyi. Jangan sampai Gedebage diambil jadi namanya saja, tetapi tidak dituntaskan rencana sebelumnya,” katanya.

Ia menuturkan, penyelesaian jalan layang ini diburu pertumbuhan populasi Bandung bagian timur terus berkembang. Selain pengguna jalan menuju arah Cinunuk, akses Tol Padaleunyi KM 149 ini juga dimanfaatkan warga Kabupaten Bandung dari akses Jalan Raya Sapan.

“Kalau kita cermati, kawasan Kabupaten Bandung bertambah banyak perumahan dan industri. Pembangunan sedang intensif. Flyover ini mendesak. Terbengkalai sudah lima tahun tidak dilanjutkan. DPRD terus mendorong agar ini bisa terealisasi. Kita mendapatkan informasi Pemkot Bandung juga terus berupaya,” tuturnya.

Kesepakatan baru

Harapan Tedy tampaknya mulai menemui titik terang. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyatakan akan terus mengakselerasi penetapan lokasi (penlok) exit tol KM 149 Gedebage yang sempat terkendala administrasi.

Baca Juga:  Ada 4.000 Lowongan Kerja di Job Fair 2022, Ketua DPRD Apresiasi Pemkot Bandung

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi penertiban Penlok Exit Tol Gedebage KM 149 bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis 16 Juni 2022.

“Hari ini melakukan kesepahaman penyelesaian penetapan lokasi, kepentingan kita untuk aksebilitas akses jalan yang ada di KM 149. Alhamdulillah terbangun kesepahaman bukan hanya kami dan Provinsi tapi juga dukungan dari BPN,” ujar Ema.

Ema mengatakan, ada beberapa kendala yang perlu dibenahi demi mempercepat proses penentuan lokasi exit tol KM 149. Salah satunya adalah masih adanya proses pembebasan tanah yang belum tuntas terkait administrasi. Namun hal tersebut akan segera diselesaikan.

“Tadi sudah ‘clear’, bahwa nanti akan ada dua lokasi yang akan segera diselesaikan penloknya kemudian DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) nya nanti bisa diselesaikan oleh provinsi (Jabar),” katanya.

Ema berharap, dengan adanya kesepakatan yang telah terbangun, akan mempercepat proses pengunaan Exit Tol KM 149. “Hari ini mudah-mudahan ada percepatan sehingga nanti penggunaan km 149 tidak lagi terkendala permasalahan administrasi yang berkenaan dengan penlok,” katanya.

“Kalau sudah simultan sinergis seperti ini, akselerasi insyaallah akan hadir,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, dengan kesepakatan yang telah terbangun, penetapan lokasi bisa segera dikebut.

“Alhamdulillah sudah terjalin kesepahaman bersama, jadi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan akan kami sampaikan secara formal kepada Pemkot. Selanjutnya kita akselerasi tentang penetapan lokasi dan eksekusi pembebasan tanah” ujarnya. **

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *